MAJELIS ADAT INDONESIA— Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI) menjadi ruang refleksi kebudayaan sekaligus panggung pencerahan sejarah Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Paduka Yang Mulia M. Rafik Datuk Rajo Kuaso Cumati Koto Piliang Langgam Nan 7 Kerajaan Pagaruyung Nusa, Sumatera Barat, selaku Sekretaris Jenderal Majelis Adat Indonesia (MAI), menyampaikan penjelasan mendalam mengenai sistem adat Minangkabau sebagai salah satu fondasi tata kelola bangsa yang telah jauh mendahului pemikiran demokrasi Barat.
Dengan tutur yang sarat hikmah adat dan khazanah kerajaan, Paduka Yang Mulia menegaskan bahwa Minangkabau bukan sekadar entitas etnis atau wilayah budaya, melainkan sebuah sistem peradaban adat yang utuh dan terstruktur, sekaligus menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa Melayu besar di Nusantara.
Adat Prapatih dan Kelahiran Sistem Kalarasan
Berakar dari pemikiran Datuk Prapatih nan Sabatang, yang bertunas dari Pariangan—pucuk asal Minangkabau—lahirlah konsep kalarasan, yakni wadah politik-adat yang menghimpun berbagai suku dengan kesatuan paham pemikiran yang disebut “laras”.
Paduka Yang Mulia menjelaskan, kalarasan memiliki kemiripan dengan sistem partai politik modern. Perbedaannya, kalarasan dibangun bukan atas dasar kepentingan kekuasaan semata, melainkan berlandaskan adat, musyawarah, dan keseimbangan nilai moral. Sistem ini telah terbentuk sejak awal abad ke-10, pasca era Kerajaan Pasumayam Koto Batu di Pariangan.
Dalam tatanan Minangkabau dikenal tiga kalarasan utama, yaitu:
- Kalarasan Koto Piliang
- Kalarasan Bodi Chaniago
- Kalarasan Nan Panjang
Ketiganya merupakan pilar tata negara adat yang saling menopang dan mengimbangi.
Pagaruyung dan Tata Negara Adat Nusantara
Masuknya Adityawarman yang membawa trah Malayapura Dharmasraya dan Majapahit ke Ranah Pariangan melahirkan penggabungan besar antara garis kerajaan dan tiga kalarasan adat. Dari sinilah kemudian terbentuk Kerajaan Pagaruyung, sebuah sistem pemerintahan yang dalam penjelasan Paduka Yang Mulia menyerupai monarki konstitusional, jauh sebelum istilah tersebut dikenal dalam khazanah politik Barat.
Struktur kekuasaan Pagaruyung tersusun secara seimbang:
Kalarasan Koto Piliang menjalankan fungsi eksekutif, dengan struktur raja, perdana menteri, menteri besar, panglima, hingga raja-raja kecil (setara adipati dalam tradisi Jawa).
Kalarasan Bodi Chaniago berperan sebagai legislatif, wadah musyawarah dan perumusan keputusan adat.
Kalarasan Nan Panjang menjalankan fungsi yudikatif, sebagai penjaga hukum dan keadilan adat.
Pagaruyung dipimpin oleh Tiga Raja Selo, yakni Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat, yang mencerminkan keseimbangan antara kekuasaan duniawi, adat, dan spiritualitas.
Demokrasi Nusantara yang Mendahului Barat
Paduka Yang Mulia M. Rafik Datuk Rajo Kuaso menegaskan bahwa sebelum dunia Barat merumuskan teori demokrasi, sistem partai politik, dan prinsip musyawarah mufakat, Ranah Minangkabau telah lebih dahulu menghidupi nilai-nilai tersebut dalam praktik tata kelola adat.
Di Minangkabau, kekuasaan tidak berpusat pada satu tangan, melainkan disangga oleh adat, mufakat, dan keadilan. Inilah demokrasi Nusantara yang lahir dari kearifan lokal dan telah teruji oleh sejarah panjang peradaban bangsa.
Komentar