Diskusi Bersama Para Raja, Sultan, dan Tokoh Adat Nusantara: MAI Soroti Masa Depan Bangsa, Sistem Negara, dan Kedaulatan Rakyat
JAKARTA, MAIADAT.OR.ID— Forum komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI) kembali menghadirkan diskusi strategis yang mempertemukan para raja, sultan, datuk, serta tokoh adat dari berbagai penjuru Nusantara. Diskusi yang berlangsung pada 17 April 2026 ini mengangkat isu fundamental terkait arah masa depan bangsa, kedaulatan ekonomi, serta sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sekretaris Jenderal MAI, M. Rafik Datuk Rajo Kuaso, membuka perbincangan dengan refleksi tajam mengenai perubahan kondisi ekonomi yang dirasakan lintas generasi.
“Saya generasi yang masih merasakan nasi goreng seharga Rp50. Hari ini, yang termurah mencapai Rp15 ribu. Lalu bagaimana nasib anak cucu kamanakan kita ke depan, dengan kondisi utang negara seperti saat ini dan lemahnya nilai mata uang?” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pintu masuk diskusi yang lebih luas, termasuk menyoroti isu stabilitas ekonomi nasional, beban utang negara, serta ketahanan nilai tukar rupiah di tengah dinamika global.
Lebih lanjut, Rafik juga menegaskan sikap kritisnya terhadap wacana pemakzulan presiden yang belakangan mengemuka.
“Pertanyaannya, jika pemakzulan terjadi, apa solusi strategisnya? Apakah Indonesia otomatis menjadi lebih baik? Kita harus belajar dari sejarah,” tegasnya.
Ia mengingatkan pengalaman Reformasi 1998 pasca runtuhnya Orde Baru yang dinilai belum sepenuhnya membawa perbaikan fundamental, serta membandingkannya dengan kondisi negara lain seperti Libya pasca jatuhnya Muammar Gaddafi yang justru mengalami instabilitas berkepanjangan.
Dalam diskusi tersebut, muncul pula pandangan kritis terkait sistem ekonomi global, termasuk gagasan radikal mengenai restrukturisasi utang dan reformasi sistem moneter, dengan menyinggung sejarah runtuhnya Pembubaran Uni Soviet sebagai pembelajaran geopolitik.
Sementara itu, tokoh adat Raja Bangun Nasution menyampaikan perspektif yang lebih struktural terkait posisi Indonesia dalam tatanan global.
“Kita ini seolah sudah didesain untuk tetap tertinggal. Sistem yang ada membuat siapapun presidennya tetap berada dalam kendali kekuatan yang lebih besar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan kedaulatan negara dan hak-hak adat, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan tanah ulayat yang dinilai semakin terpinggirkan oleh regulasi modern.
“Pemilik sejati Nusantara adalah para raja dan sultan. Namun dalam praktiknya, hak-hak tersebut tergerus oleh sistem yang ada,” tambahnya.
Diskusi juga berkembang pada kritik terhadap sistem demokrasi elektoral saat ini, khususnya mekanisme “one man one vote” yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan berbasis wilayah dan kekayaan sumber daya.
Sejumlah gagasan alternatif pun mengemuka, mulai dari revisi sistem pemilu, model representasi berbasis wilayah seperti di Amerika Serikat, hingga pendekatan seleksi kepemimpinan seperti di Iran yang menempatkan otoritas tertentu dalam struktur kenegaraan.
Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma pendidikan nasional yang dinilai masih berorientasi pada penciptaan tenaga kerja, bukan pemimpin berdaulat.
Diskusi ini mencerminkan kegelisahan sekaligus kepedulian para pemangku adat terhadap arah perjalanan bangsa. MAI menegaskan bahwa forum-forum seperti ini akan terus digelar sebagai ruang dialektika kebangsaan, guna merumuskan solusi berbasis kearifan lokal, sejarah, dan nilai-nilai adat Nusantara.
Majelis Adat Indonesia (MAI) berkomitmen untuk menjadi jembatan antara nilai tradisional dan tantangan modern, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan berkeadaban.
Media Center :
Majelis Adat Indonesia (MAI)
Komentar