MAJELIS ADAT INDONESIA — Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI) yang dihadiri para Raja, Sultan, Datuk, Ratu, serta tokoh pemangku adat se-Nusantara berlangsung dalam suasana diskusi hangat, serius, dan penuh keprihatinan. Forum ini menjadi ruang refleksi kebangsaan sekaligus alarm moral atas kondisi Indonesia yang dinilai “sedang tidak baik-baik saja.”
Tokoh pemangku adat yang juga Pembina Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, Yangmulia HRM Soekarna, dalam pernyataannya menegaskan kegelisahan mendalam terhadap arah kepemimpinan nasional dan sistem politik yang berjalan saat ini. Ia menilai, gejala disintegrasi bangsa bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah menampakkan tanda-tanda nyata.
“Ketika muncul pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manap yang secara terbuka meminta Aceh berpisah dari Indonesia tanpa pertumpahan darah, seperti Timor Leste, ini bukan persoalan biasa. Ini sinyal serius. Ini dampak logis ketika NKRI dipimpin oleh mereka yang bukan ahlinya,” tegas HRM Soekarna di hadapan forum.
Menurutnya, jika kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan muncul inisiatif serupa dari tokoh-tokoh masyarakat di provinsi lain. NKRI berpotensi tergerus, bahkan hanya tinggal kenangan, apabila tidak segera dirumuskan strategi penyelamatan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pantaskah kita masih sekadar berbangga menjadi warga Indonesia, jika fondasi moral, politik, dan kepemimpinan kita terus rapuh?” ujarnya.
HRM Soekarna juga mengkritik keras praktik demokrasi elektoral lima tahunan yang dinilainya telah melahirkan paradoks. Rakyat dinilai terus menjadi objek bujuk rayu dan janji politik, namun setelah pemilihan usai, wakil rakyat justru lebih tunduk pada kepentingan partai politik ketimbang kepentingan rakyat.
“Rakyat penurut. Setiap lima tahun sekali ada gerombolan yang datang memohon-mohon suara. Setelah terpilih, mereka menjadi wakil fraksi, bukan wakil rakyat. Ironis, tragis, dan miris,” tandasnya.
Sementara itu, Paduka Yang Mulia Dato’ M. Rafik Datuk Rajo Kuaso, Sekretaris Jenderal MAI sekaligus tokoh adat Langgam Nan Tujuah Kerajaan Pagaruyung Nusa (Sumatera Barat), menyampaikan pandangan reflektif bahwa karakter pemimpin sejatinya merupakan cerminan dari karakter mayoritas rakyat pemilihnya.
“Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi adalah refleksi karakter rakyatnya,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi HRM Soekarna dengan penekanan bahwa fenomena tersebut semakin nyata terutama dalam konteks lembaga legislatif. Dato’ Rafik menegaskan kembali bahwa persoalan itu hakikatnya sama, karena akar masalahnya terletak pada krisis mental, adab, moral, dan karakter bangsa.
Dalam analisisnya, Dato’ Rafik yang juga dikenal sebagai pengamat politik, sosial, dan budaya, membeberkan bahwa kuatnya oligarki dan pengaruh kepentingan asing masih menjadi faktor dominan dalam sistem politik nasional saat ini.
“Media dikuasai, logistik kuat, senior-senior dedengkot masih bercokol. Sistem pemilu kita menganut garis super-liberal dengan biaya politik sangat mahal. Ini skenario yang disengaja. Output-nya, siapa pun yang masuk ke dalam sistem ini, hampir pasti terdorong untuk korup,” jelasnya.
Ia juga menyoroti sikap diam sebagian besar organisasi Islam, tokoh agama, hingga elit keagamaan di tingkat akar rumput, yang dinilainya tidak lagi menjalankan fungsi kontrol moral secara optimal.
Menanggapi pertanyaan HRM Soekarna tentang bagaimana cara menghancurkan dominasi oligarki dan antek asing, Dato’ Rafik menekankan bahwa langkah pertama adalah membangun kesadaran dan mengubah pola pikir masyarakat.
“Sistem politik ini secara struktural membentuk umat menjadi pembohong dan korup. Dari diam, menjadi penurut, lalu akhirnya menjadi pengikut,” ujarnya.
Fenomena tersebut, lanjutnya, terlihat dari euforia berbondong-bondong masyarakat untuk menjadi caleg, tim sukses, hingga berharap serangan fajar. Akibatnya, lahirlah pemimpin yang jauh dari harapan moral dan etika.
Dalam forum tersebut juga disinggung berbagai kasus korupsi besar, termasuk kasus haji dan keterlibatan sejumlah pejabat publik lintas periode, serta fenomena kriminalisasi dan pelaporan antar sesama tokoh Islam tanpa mengedepankan prinsip tabayun.
Lalu Dato’ Rafik bahkan mengingatkan konsekuensi moral dan spiritual jika kondisi ini tidak berubah. “Kalau tidak berubah, bisa jadi azab Allah turun, seperti kaum Nabi Nuh, Nabi Luth, atau bangsa ini kembali dijajah bangsa lain,” katanya.
Ia turut mengungkap pengalamannya ketika menyampaikan kritik keras di media arus utama nasional, yang menurutnya justru disensor. Hal tersebut dianggap sebagai bukti kuat bahwa media telah berada dalam genggaman oligarki, sehingga pendidikan politik yang substantif sengaja dibungkam agar rakyat tetap tidak sadar dan mudah dikendalikan.
Sebagai penutup, forum menyoroti pola pengalihan isu yang sistematis, mulai dari terabaikannya pembahasan UU Perampasan Aset Koruptor, hingga mengendapnya kasus-kasus besar seperti PIK 2 dan proyek-proyek strategis lainnya.
Forum Komunikasi MAI menegaskan bahwa bangsa ini membutuhkan keberanian moral, kesadaran kolektif, dan kepemimpinan yang berakar pada nilai adat, agama, dan konstitusi, demi menyelamatkan NKRI dari krisis multidimensi yang kian mengkhawatirkan.
Redaksi/Media Center
Majelis Adat Indonesia
Komentar