Oleh: Iftiqar S.A. Ponto
PALEMBANG — Sejarah perlawanan Kesultanan Palembang Darussalam terhadap kolonialisme Belanda menyimpan kisah tentang keberanian, konflik kekuasaan, dan perjuangan mempertahankan kedaulatan. Salah satu babak pentingnya terjadi pada 1825, ketika ketegangan di lingkungan keraton berujung pada perlawanan bersenjata dan pengasingan tokoh-tokoh kesultanan.
Peristiwa tersebut menjadi bagian dari rangkaian panjang konflik yang pada akhirnya mengakhiri kekuasaan politik Kesultanan Palembang Darussalam. Di balik catatan kolonial mengenai bentrokan itu, tersimpan gambaran tentang situasi genting yang dihadapi para penguasa Palembang ketika ruang gerak politik mereka semakin dibatasi pemerintah Hindia Belanda.
Serangan malam ke keraton
Dalam catatan sejarah yang dirujuk penulis, serangan terhadap posisi Belanda di lingkungan Keraton Palembang berlangsung pada November 1824. Perlawanan itu dikaitkan dengan Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom dan para pengikutnya, di tengah meningkatnya ketegangan antara pihak kesultanan dan pemerintah kolonial.
Pasukan pribumi dilaporkan menyerang dengan persenjataan tradisional, seperti tombak dan klewang. Mereka menghadapi kekuatan kolonial yang memiliki persenjataan lebih modern dan telah menguasai posisi strategis di sekitar keraton.
Ketimpangan persenjataan dan penguasaan medan menjadi tantangan besar bagi pihak penyerang. Peristiwa tersebut memperlihatkan betapa sulitnya mempertahankan kekuasaan ketika pusat pemerintahan kerajaan berada di bawah tekanan militer dan administrasi kolonial.
Laporan kolonial menggambarkan perlawanan itu sebagai tindakan yang sangat berisiko. Namun, penilaian tersebut perlu dibaca dalam konteks sumber yang digunakan: catatan pihak kolonial merekam peristiwa dari sudut pandang penguasa yang sedang menghadapi perlawanan terhadap kekuasaannya.
Konflik yang berujung pada pengasingan
Tekanan terhadap keluarga Kesultanan Palembang tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak awal abad ke-19, Palembang menjadi arena persaingan pengaruh Inggris dan Belanda, disertai konflik internal mengenai suksesi takhta dan kewenangan pemerintahan.
Setelah perang Palembang pada 1819–1821, kekuasaan kesultanan semakin melemah. Pada Agustus 1823, pemerintah kolonial mengambil alih kendali pemerintahan secara lebih langsung. Perkembangan tersebut mempersempit ruang politik para penguasa lokal dan memperbesar ketegangan dengan pihak Belanda.
Pada 1824, Susuhunan Ahmad Najamuddin II Husin Diauddin, ayah Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom, dibawa ke Batavia dan meninggal dunia pada Februari 1825. Sementara itu, Sultan Ahmad Najamuddin IV kemudian melanjutkan perlawanan sebelum akhirnya ditangkap dan diasingkan.
Sejumlah kajian sejarah mencatat bahwa Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom dibuang ke Banda pada 1825, kemudian dipindahkan ke Manado. Ia wafat di Manado pada 1844.
Pengasingan tersebut bukan sekadar perpindahan tempat tinggal seorang penguasa. Dalam konteks politik kolonial, pembuangan menjadi salah satu cara untuk memutus hubungan seorang pemimpin dengan pusat kekuasaan, para pendukung, serta wilayah yang pernah diperintahnya.
Kesultanan dihapus, warisan sejarah tetap hidup
Berakhirnya kekuasaan politik Kesultanan Palembang Darussalam tidak serta-merta menghapus jejaknya dalam sejarah Nusantara. Kesultanan ini memiliki peran penting dalam perkembangan politik, perdagangan, dan penyebaran Islam di kawasan Sumatera bagian selatan.
Perjuangan para sultan dan pengikutnya juga memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme tidak selalu berlangsung melalui perang besar. Perlawanan dapat muncul dalam bentuk penolakan terhadap campur tangan asing, upaya mempertahankan legitimasi kekuasaan, serta usaha menjaga hubungan antara penguasa dan masyarakatnya.
Kisah Palembang pada 1825 karena itu perlu dipahami sebagai bagian dari sejarah yang lebih luas: pergulatan mempertahankan kedaulatan di tengah ekspansi kolonial, persaingan kekuatan asing, dan dinamika internal kerajaan.
Membaca kembali peristiwa tersebut melalui arsip dan penelitian sejarah menjadi penting agar generasi masa kini tidak hanya mengenal tanggal dan nama tokoh, tetapi juga memahami konteks yang melatarbelakangi berakhirnya kekuasaan kesultanan.
Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam mengingatkan bahwa kekuasaan politik dapat dihapuskan melalui penaklukan dan kebijakan kolonial, tetapi warisan budaya, identitas, dan ingatan kolektif suatu masyarakat tetap menjadi bagian dari perjalanan bangsa.
Catatan redaksi: Naskah ini perlu diselaraskan dengan sumber primer yang dirujuk penulis, terutama mengenai tanggal serangan, jumlah pasukan dan korban, serta identitas pejabat kolonial. Sejumlah kajian sejarah menyebut kekuasaan Kesultanan Palembang telah dihapuskan pada 1823, sedangkan penangkapan dan pengasingan Sultan Ahmad Najamuddin IV berlangsung pada 1825. Pembedaan kronologi ini penting agar pemberitaan sejarah tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Media Center ; Majelis Adat Indonesia/MAI
Komentar