[ Foto : Istimewa ]
www.maiadat.or.id — Tokoh adat dari Bandung Selatan, Yangmulia (YM) Dr. Hc. Tony S. Martakusumah, menyampaikan keprihatinan atas beban pajak yang ditanggung masyarakat Indonesia di tengah melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki bangsa. Ia menilai, pengelolaan kekayaan negara perlu terus dipertanyakan dan dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan Tony dalam Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI) bersama para raja, sultan, serta tokoh pemangku adat dari berbagai daerah di Indonesia, Senin (26/10/2026).
Dalam forum tersebut, Tony mengangkat perbandingan dengan Brunei Darussalam yang dikenal tidak menerapkan pajak penghasilan bagi orang pribadi dan memiliki kebijakan fiskal serta subsidi publik yang berbeda dengan Indonesia.
“Brunei tak memungut pajak penghasilan dan PPN, BBM relatif murah, sementara pendidikan dan kesehatan mendapat dukungan subsidi negara. Indonesia juga kaya sumber daya alam, tetapi mengapa rakyat masih dibebani berbagai pajak?” demikian pokok persoalan yang disorot Tony dalam forum tersebut.
Menurutnya, pertanyaan itu layak menjadi bahan diskusi bersama, khususnya mengenai arah kebijakan fiskal, pengelolaan sumber daya alam, dan komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berpandangan, kekayaan alam semestinya tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan ekonomi atau penerimaan negara, tetapi juga harus dapat dirasakan melalui pelayanan publik yang berkualitas, akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, serta biaya hidup yang tidak semakin memberatkan masyarakat.
Tony juga menyampaikan keprihatinan terhadap praktik korupsi yang dilakukan pejabat negara. Menurutnya, korupsi merupakan persoalan serius karena dapat menggerogoti keuangan negara, merusak kepercayaan masyarakat, serta menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Ia menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan keteladanan para penyelenggara negara dalam mengelola amanah rakyat. Kekayaan bangsa, menurut pandangannya, harus dijaga dari penyalahgunaan kewenangan agar manfaat pembangunan tidak tergerus oleh praktik koruptif.
Pandangan yang disampaikan Tony mendapat sambutan positif dari sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Komunikasi MAI. Para tokoh adat memandang persoalan tersebut relevan untuk didiskusikan lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, tata kelola pemerintahan, serta tanggung jawab moral para pemimpin terhadap bangsa dan negara.
Forum yang mempertemukan para raja, sultan, dan pemangku adat itu dinilai menjadi ruang yang tepat untuk bertukar pandangan mengenai persoalan kebangsaan, termasuk pengelolaan kekayaan alam, kebijakan perpajakan, pemberantasan korupsi, dan pemerataan kesejahteraan.
Dalam perspektif adat Nusantara, kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan kewenangan, kedudukan, atau kehormatan, tetapi juga menyangkut amanah, kejujuran, kebijaksanaan, dan tanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, isu yang diangkat Tony diharapkan dapat berkembang menjadi diskusi yang konstruktif dan berbasis data, tanpa kehilangan semangat untuk menyuarakan kepentingan rakyat.
Kesejahteraan Rakyat sebagai Ukuran Pengelolaan Negara
Perbandingan antara Indonesia dan Brunei Darussalam perlu dilihat dengan mempertimbangkan perbedaan jumlah penduduk, struktur ekonomi, kapasitas fiskal, serta sistem pembiayaan pelayanan publik kedua negara.
Indonesia memiliki tantangan pembangunan yang jauh lebih kompleks, tetapi hal tersebut tidak menghilangkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas belanja negara, keadilan perpajakan, pengelolaan sumber daya alam, dan kualitas pelayanan publik.
Pertanyaan yang mengemuka dalam forum tersebut pada akhirnya menyentuh persoalan mendasar: sejauh mana kekayaan alam dan penerimaan negara telah dikonversi menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat?
Bagi MAI, diskusi mengenai persoalan kebangsaan seperti ini dapat menjadi bagian dari kontribusi moral dan kultural para pemangku adat dalam mengawal nilai keadilan, kejujuran, persatuan, dan tanggung jawab sosial.
Pesan yang mengemuka ialah bahwa kekayaan bangsa harus dikelola secara bertanggung jawab, korupsi harus dilawan secara konsisten, dan setiap kebijakan publik perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Adat dijunjung, budaya dilestarikan, Nusantara dipersatukan.
Media Center
Majelis Adat Indonesia/MAI —Barto S
www.maiadat.or.id
Komentar