BUKU SAKU PEDOMAN UMUM MAJELIS ADAT INDONESIA (M A I)

PEDOMAN DASAR PENYELENGGARAAN, TATA KELOLA, ETIKA, DAN PENGABDIAN ADAT NUSANTARA

·       “Adat Dijunjung, Budaya Dilestarikan, Nusantara Dipersatukan.”

·       “Marwah Adat, Martabat Bangsa.”

SAMBUTAN

  Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Buku Saku/ Pedoman Umum Majelis Adat Indonesia ini disusun sebagai rujukan bersama bagi seluruh unsur Majelis Adat Indonesia dalam menjalankan amanah organisasi, menjaga marwah adat, melestarikan kebudayaan, melindungi masyarakat adat, serta memperkuat persatuan bangsa.

  Majelis Adat Indonesia memandang bahwa adat bukan sekadar peninggalan masa lalu. Adat merupakan himpunan nilai, norma, kebijaksanaan, pengetahuan, dan tata kehidupan yang tumbuh dalam masyarakat serta menjadi bagian dari perjalanan peradaban Nusantara.

  Oleh karena itu, kebangkitan adat tidak boleh berhenti pada simbol, gelar, pakaian kebesaran, seremoni, maupun kegiatan kebudayaan semata.

1.     Adat harus hadir dalam kehidupan nyata.

2.     Adat harus memberikan manfaat.

3.     Adat harus menjadi sumber keteladanan.

4.     Adat harus menjadi kekuatan moral.

  Dan adat harus menjadi bagian dari ikhtiar membangun Indonesia yang beradab, berdaulat, dan bermartabat.

  Buku Saku Pedoman Umum ini menjadi pedoman internal yang memberikan arah mengenai jati diri, prinsip, struktur, kepemimpinan, etika, program, hubungan kelembagaan, perlindungan masyarakat adat, pelestarian budaya, lingkungan, ekonomi ulayat, komunikasi publik, serta tata administrasi dan akuntabilitas MAI.

  Pedoman ini harus dibaca bersama Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan organisasi, hasil musyawarah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan adalah amanah.

Gelar adalah kehormatan.

Pengabdian adalah kewajiban.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Pedoman Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Adat Indonesia, selanjutnya disingkat MAI, adalah wadah kebersamaan adat Nusantara yang berorientasi pada nilai etik, kultural, moral, dan peradaban bangsa.
2. Adat adalah nilai, norma, kebiasaan, tata kehidupan, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat.
3. Masyarakat Adat adalah komunitas yang memiliki identitas, nilai, tradisi, hubungan sosial, serta keterikatan dengan wilayah dan kehidupan adatnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pemangku Adat adalah seseorang yang memperoleh amanah berdasarkan mekanisme adat atau organisasi untuk menjalankan fungsi tertentu dalam kehidupan adat.
5. Musyawarah Adat adalah proses pembahasan bersama untuk memperoleh keputusan yang mengutamakan kebijaksanaan, kepentingan bersama, dan persatuan.
6. Sidang Agung Adat Nusantara adalah forum permusyawaratan tertinggi MAI sesuai ketentuan organisasi.
7. Marwah Adat adalah kehormatan, martabat, nilai luhur, dan harga diri adat yang wajib dijaga.
8. Hak Ulayat adalah hak masyarakat hukum adat atas wilayah dan sumber daya yang penguasaan dan pengaturannya diakui sesuai hukum yang berlaku.
9. Living Law adalah hukum atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
10. Pengabdian Adat adalah pelaksanaan amanah adat untuk kepentingan masyarakat, kebudayaan, lingkungan, bangsa, dan negara.

BAB II

JATI DIRI, KEDUDUKAN, DAN KARAKTER MAI

Pasal 2

Jati Diri

MAI merupakan wadah kebersamaan adat Nusantara yang menjunjung tinggi:

1. nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. nilai kemanusiaan;
3. adat dan kearifan lokal;
4. persatuan Indonesia;
5. musyawarah dan mufakat;
6. keadilan;
7. kehormatan;
8. tanggung jawab;
9. kelestarian alam; dan
10. pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.

Pasal 3

Karakter Organisasi

MAI memiliki karakter:

1. Independen, dalam menjalankan amanah organisasi;
2. Non-partisan, tidak menjadi alat partai atau politik praktis;
3. Nirlaba, mengutamakan pengabdian;
4. Etis, menjunjung moral dan kehormatan;
5. Kultural, berakar pada kebudayaan Nusantara;
6. Musyawarah, mengutamakan permufakatan;
7. Persatuan, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan;
8. Akuntabel, dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan sumber daya.

BAB III

ASAS, NILAI, DAN PRINSIP DASAR

Pasal 4

Asas

MAI berasaskan:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bhinneka Tunggal Ika;
4. nilai luhur adat Nusantara;
5. penghormatan terhadap kemanusiaan;
6. persatuan dan kebangsaan.

Pasal 5

Enam Nilai Dasar

MAI menjadikan enam nilai berikut sebagai pedoman:

Pertama — Ketuhanan

Menjunjung nilai keimanan dan moralitas.

Kedua — Adat dan Kearifan Lokal

Menghormati keragaman tradisi dan kebijaksanaan masyarakat Nusantara.

Ketiga — Persatuan

Menempatkan persatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Keempat — Musyawarah dan Mufakat

Mengutamakan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Kelima — Keadilan dan Kehormatan

Menjaga keadilan sosial serta marwah adat.

Keenam — Pengabdian

Menjadikan jabatan dan kedudukan sebagai amanah untuk melayani masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 6

Visi

“Menegakkan marwah dan kedaulatan adat sebagai roh moral, sumber etika kebangsaan, dan pemandu peradaban Nusantara menuju Indonesia yang beradab, berdaulat, dan bermartabat.”

Pasal 7

Misi

MAI menjalankan misi:

1. menghimpun kekuatan adat Nusantara;
2. meneguhkan nilai adat dan budaya;
3. mengembangkan hukum adat sebagai living law;
4. melindungi masyarakat adat dan hak ulayat;
5. menjadi rujukan etika publik;
6. membina generasi muda adat;
7. melestarikan seni dan warisan leluhur;
8. mengembangkan ekonomi masyarakat adat;
9. menjaga lingkungan dan hutan adat;
10. membangun diplomasi budaya Nusantara.

Pasal 8

Tujuan

MAI bertujuan:

1. menjaga marwah adat Nusantara;
2. memperkuat persatuan Indonesia;
3. melestarikan kebudayaan;
4. melindungi masyarakat adat;
5. memperkuat kemandirian masyarakat;
6. memperkuat kehidupan hukum adat;
7. menjaga lingkungan dan wilayah adat;
8. menjembatani masyarakat adat dengan negara;
9. membina generasi penerus;
10. memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ukuran keberhasilan MAI bukan kemegahan organisasi, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

BAB V

LIMA TITAH POKOK ADAT NUSANTARA

Lima Titah Pokok Adat Nusantara menjadi prinsip moral yang harus dijiwai seluruh unsur MAI.

TITAH PERTAMA

Adat sebagai fondasi moral bangsa.

TITAH KEDUA

Menolak penyalahgunaan adat untuk kepentingan pribadi, politik praktis, dan komersial.

TITAH KETIGA

Melestarikan budaya, pendidikan, seni, dan warisan leluhur.

TITAH KEEMPAT

Memperkuat persatuan adat Nusantara.

TITAH KELIMA

Menjadikan adat sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kelima titah tersebut menjadi ruh moral dalam penyelenggaraan organisasi.

BAB VI

KEDUDUKAN MAI DALAM KEHIDUPAN KEBANGSAAN

MAI menempatkan adat dan negara dalam hubungan yang konstruktif.

MAI tidak dibentuk untuk mempertentangkan adat dengan negara.

MAI menempatkan dirinya sebagai mitra masyarakat dan negara dalam menjaga nilai kebangsaan, kebudayaan, moralitas, dan persatuan Indonesia.

MAI dapat:

1. memberikan masukan terhadap kebijakan publik;
2. menyampaikan aspirasi masyarakat adat;
3. melakukan kajian;
4. mendorong perlindungan kebudayaan;
5. memberikan kritik secara objektif;
6. membangun dialog dengan pemerintah;
7. mendukung kebijakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kritik bukan permusuhan. Kritik yang beradab merupakan bagian dari tanggung jawab moral.

BAB VII

KEWENANGAN DAN FUNGSI MAI

MAI menjalankan fungsi:

1. Fungsi Etik

Menjaga moral dan etika kehidupan kebangsaan.

2. Fungsi Kultural

Menjaga dan mengembangkan kebudayaan Nusantara.

3. Fungsi Persatuan

Menghubungkan berbagai unsur adat dalam semangat kebangsaan.

4. Fungsi Advokasi

Menyuarakan kepentingan masyarakat adat melalui cara yang sah dan bertanggung jawab.

5. Fungsi Edukasi

Mendorong pendidikan adat dan pewarisan nilai kepada generasi muda.

6. Fungsi Mediasi Sosial

Mendorong penyelesaian persoalan melalui musyawarah dan mekanisme yang sesuai.

7. Fungsi Kemitraan

Membangun hubungan konstruktif dengan pemerintah, lembaga negara, dunia pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi MAI secara umum terdiri atas:(Tentatif /dimaksimalkan sesuai musyawarah mufakat)

• DEWAN PELINDUNG MAI/ PRESIDEN RI

• SIDANG AGUNG ADAT NUSANTARA

• DEWAN/PENGARAH ADAT

• SEKRETARIAT JENDERAL MAI / WASEKJEN

•BIDANG / KEPATIHAN / KEDATUAN

•MANDALA ADAT PROVINSI/WILAYAH

•SENAPATI ADAT KABUPATEN/KOTA

•PUCUK ADAT DESA/NAGARI/KOMUNITAS

Struktur tersebut dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan organisasi dan keputusan musyawarah sesuai AD/ART.

BAB IX

SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretariat Jenderal merupakan pusat koordinasi penyelenggaraan administrasi, program, komunikasi, dokumentasi, dan hubungan kelembagaan MAI.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas:

1. menjalankan administrasi organisasi;
2. mengoordinasikan program kerja;
3. menyelaraskan kebijakan organisasi;
4. membangun hubungan kelembagaan;
5. mengelola komunikasi organisasi;
6. mendokumentasikan kegiatan;
7. mengoordinasikan MAI daerah;
8. menyusun laporan organisasi;
9. menjaga tertib arsip;
10. memastikan keputusan organisasi dilaksanakan.

Dalam struktur yang telah ditetapkan, Sekretaris Jenderal MAI adalah Dato’ M. Rafik Datuk Rajo Kuaso.

BAB X

KEPEMIMPINAN ADAT

Kepemimpinan adat bukan sekadar gelar, simbol, pakaian kebesaran, ataupun seremoni.

Kepemimpinan adat adalah amanah untuk memberikan keteladanan dan manfaat.

Pemimpin adat wajib:

1. menjaga kehormatan;
2. bersikap jujur;
3. mendengar masyarakat;
4. memahami persoalan;
5. menjaga persatuan;
6. membela kepentingan yang benar;
7. menghindari penyalahgunaan kedudukan;
8. menjadi teladan;
9. mengutamakan kepentingan masyarakat;
10. mempertanggungjawabkan amanah.

Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar tanggung jawab etiknya.

BAB XI

KODE ETIK PEMANGKU AMANAH

Setiap pemangku amanah MAI wajib:

1. menjunjung Tuhan Yang Maha Esa;
2. jujur;
3. adil;
4. santun;
5. bertanggung jawab;
6. tidak menyalahgunakan jabatan;
7. tidak memperjualbelikan gelar adat;
8. tidak menggunakan adat sebagai alat politik praktis;
9. tidak menggunakan MAI untuk keuntungan pribadi;
10. menghormati adat lain;
11. menjaga nama baik organisasi;
12. mengutamakan kepentingan masyarakat.

Jabatan adalah amanah; gelar adalah kehormatan; pengabdian adalah kewajiban.

BAB XII

MAJELIS ETIK

Majelis Etik merupakan perangkat organisasi yang berfungsi menjaga kehormatan, integritas, dan perilaku seluruh unsur MAI.

Majelis Etik dapat memberikan pemeriksaan atau rekomendasi terhadap:

1. dugaan pelanggaran kode etik;
2. konflik kepentingan;
3. penyalahgunaan nama MAI;
4. penyalahgunaan gelar atau simbol adat;
5. tindakan yang merusak marwah organisasi;
6. tindakan yang bertentangan dengan keputusan organisasi.

Penyelesaian perkara etik mengutamakan:

klarifikasi → pemeriksaan → musyawarah → pembinaan → rekomendasi → keputusan sesuai kewenangan.

Setiap proses wajib memperhatikan asas keadilan, objektivitas, proporsionalitas, dan hak setiap pihak untuk memberikan penjelasan.

BAB XIII

KEANGGOTAAN

Keanggotaan MAI dapat mencakup:

1. pemangku adat;
2. masyarakat adat;
3. tokoh budaya;
4. akademisi;
5. generasi muda;
6. anggota kehormatan;
7. anggota pendukung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penerimaan, hak, kewajiban, pemberhentian, dan status keanggotaan diatur dalam AD/ART dan keputusan organisasi.

Keanggotaan adalah amanah, bukan sekadar status.

BAB XIV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Hak Anggota

Anggota berhak:

1. mengikuti musyawarah sesuai ketentuan;
2. menyampaikan pendapat;
3. berpartisipasi dalam program;
4. memperoleh pembinaan;
5. memperoleh perlindungan organisasi sesuai kewenangan;
6. memperoleh kesempatan menjalankan amanah.

Kewajiban Anggota

Anggota wajib:

1. menaati AD/ART;
2. menaati keputusan organisasi;
3. menjaga nama baik MAI;
4. menghormati adat daerah lain;
5. menjaga persatuan;
6. menghindari konflik kepentingan;
7. menjaga etika komunikasi;
8. menjalankan amanah dengan jujur;
9. tidak menggunakan organisasi untuk kepentingan pribadi.

BAB XV

SIDANG AGUNG DAN MUSYAWARAH ADAT

Sidang Agung Adat Nusantara merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi sesuai ketentuan AD/ART.

Musyawarah MAI dilaksanakan dengan prinsip:

1. keterbukaan;
2. penghormatan terhadap pendapat;
3. kepentingan bersama;
4. kebijaksanaan;
5. mufakat;
6. persatuan;
7. tanggung jawab.

Tidak diperkenankan menggunakan tekanan, ancaman, manipulasi, atau kepentingan pribadi untuk memengaruhi proses permusyawaratan.

Keputusan yang telah ditetapkan melalui mekanisme organisasi wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai kewenangan.

BAB XVI

HUKUM ADAT DAN LIVING LAW

MAI mendorong penguatan hukum adat sebagai bagian dari nilai dan tata kehidupan masyarakat.

Penguatan hukum adat dilakukan melalui:

1. identifikasi;
2. pendataan;
3. dokumentasi;
4. penelitian;
5. kajian akademik;
6. musyawarah masyarakat;
7. dialog dengan pemerintah;
8. penyusunan naskah akademik;
9. penyusunan rancangan regulasi;
10. harmonisasi;
11. implementasi;
12. evaluasi.

Penguatan hukum adat harus tetap berada dalam kerangka konstitusi, hukum nasional, hak asasi manusia, prinsip keadilan, dan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII

PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DAN HAK ULAYAT

MAI mendorong perlindungan terhadap:

1. wilayah adat;
2. tanah ulayat;
3. hutan adat;
4. sumber air;
5. situs budaya;
6. ruang hidup masyarakat;
7. pengetahuan tradisional;
8. warisan budaya.

Setiap persoalan yang menyangkut masyarakat adat harus memperhatikan prinsip partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang berkepentingan.

Jangan mengambil keputusan tentang wilayah masyarakat adat tanpa melibatkan masyarakat adat.

BAB XVIII

PELESTARIAN BUDAYA

Pelestarian budaya tidak boleh berhenti pada pertunjukan dan seremoni.

Budaya harus:

dipelajari → diajarkan → didokumentasikan → dipraktikkan → diwariskan → dikembangkan.

Prioritas pelestarian meliputi:

• bahasa;
• seni;
• ritual;
• manuskrip;
• pakaian;
• kuliner;
• permainan tradisional;
• sejarah;
• hukum adat;
• pengetahuan lokal.

BAB XIX

GENERASI MUDA ADAT

Generasi muda merupakan penerus kehidupan adat.

MAI mendorong:

1. pendidikan adat;
2. sekolah budaya;
3. pelatihan kepemimpinan;
4. riset budaya;
5. dokumentasi digital;
6. kegiatan sosial;
7. kewirausahaan berbasis budaya;
8. kaderisasi kepemimpinan adat.

Adat yang tidak diwariskan kepada generasi muda akan kehilangan masa depannya.

BAB XX

HUTAN ADAT DAN LINGKUNGAN

MAI menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari amanah adat.

“Hutan bukan warisan dari nenek moyang, tetapi titipan untuk anak cucu.”

Pengelolaan lingkungan harus memperhatikan:

1. kelestarian hutan;
2. sumber air;
3. tanah;
4. udara;
5. keanekaragaman hayati;
6. pengetahuan lokal;
7. kepentingan generasi mendatang.

Masyarakat adat dapat berperan sebagai penjaga lingkungan berbasis masyarakat dengan tetap menghormati kewenangan pemerintah dan hukum nasional.

BAB XXI

TEKNOLOGI DAN PENCEGAHAN KARHUTLA

MAI mendorong pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab untuk memperkuat kearifan lokal.

Kegiatan dapat meliputi:

1. pemetaan wilayah;
2. pemantauan cuaca;
3. patroli;
4. pemantauan kawasan rawan;
5. pemanfaatan GPS;
6. penggunaan drone sesuai ketentuan;
7. sistem peringatan dini;
8. komunikasi digital;
9. koordinasi cepat;
10. rehabilitasi kawasan.

Teknologi bukan musuh kearifan lokal. Teknologi dapat memperkuatnya.

BAB XXII

EKONOMI MASYARAKAT ADAT

MAI mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui:

1. koperasi;
2. UMKM;
3. pertanian;
4. perkebunan;
5. perikanan;
6. kerajinan;
7. ekonomi kreatif;
8. pariwisata budaya;
9. hasil hutan non-kayu;
10. produk unggulan adat.

Prinsip pengembangan ekonomi adat:

bermanfaat bagi masyarakat, berkelanjutan, adil, transparan, dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB XXIII

DIPLOMASI BUDAYA NUSANTARA

MAI dapat mengembangkan diplomasi budaya melalui:

1. pertukaran budaya;
2. festival Nusantara;
3. kerja sama antarkomunitas adat;
4. promosi warisan budaya;
5. kerja sama pendidikan;
6. jaringan budaya;
7. dokumentasi budaya Indonesia.

Budaya merupakan salah satu kekuatan soft power bangsa Indonesia.

BAB XXIV

INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Setiap komunikasi resmi MAI wajib memenuhi prinsip:

akurat — santun — berimbang — bertanggung jawab — tidak provokatif.

Informasi resmi harus:

1. berdasarkan fakta;
2. dapat diverifikasi;
3. tidak mengandung fitnah;
4. tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi;
5. menjaga kehormatan adat;
6. menjaga nama baik organisasi.

Media harus ditempatkan sebagai sarana edukasi, informasi, advokasi, dan pengabdian.

Media adalah sarana pengabdian, bukan alat menyerang pihak lain.

BAB XXV

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

MAI dapat membangun hubungan dengan:

1. pemerintah;
2. lembaga negara;
3. pemerintah daerah;
4. perguruan tinggi;
5. lembaga kebudayaan;
6. masyarakat adat;
7. organisasi sosial;
8. dunia usaha;
9. lembaga internasional sesuai kepentingan kebudayaan dan ketentuan hukum.

Hubungan kelembagaan harus dibangun berdasarkan:

kesetaraan — kehormatan — kepentingan masyarakat — profesionalitas — hukum — etika.

BAB XXVI

DEMOKRASI DAN PERWAKILAN ADAT

MAI memandang nilai adat seperti musyawarah, kebijaksanaan, keterwakilan, dan tanggung jawab sosial dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan demokrasi Indonesia.

Setiap gagasan mengenai penguatan perwakilan adat dalam sistem kenegaraan harus ditempuh melalui:

1. kajian;
2. dialog publik;
3. musyawarah;
4. mekanisme demokratis;
5. mekanisme konstitusional;
6. ketentuan hukum yang berlaku.

MAI tidak menggunakan kekerasan atau tindakan di luar hukum sebagai sarana memperjuangkan gagasan.

BAB XXVII

DAULAT ADAT NUSANTARA

Daulat Adat Nusantara merupakan gagasan moral mengenai pentingnya menempatkan adat, budaya, dan kearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan bangsa.

Daulat adat bukan berarti menempatkan adat berhadapan dengan negara.

Sebaliknya:

“Bukan untuk menghancurkan Republik, tetapi untuk mengingatkan, menegur dengan adab, dan menjaga warisan leluhur.”

Kedaulatan adat harus berjalan selaras dengan kedaulatan negara dan persatuan Indonesia.

BAB XXVIII

PROGRAM KERJA NASIONAL

Program prioritas MAI meliputi:

A. Penguatan Kelembagaan

Membangun organisasi yang tertib, profesional, dan akuntabel.

B. Penguatan Hukum Adat

Mendokumentasikan dan mengembangkan living law.

C. Perlindungan Masyarakat Adat

Memperjuangkan perlindungan hak tradisional melalui mekanisme yang sah.

D. Pelestarian Budaya

Menjaga warisan budaya Nusantara.

E. Kaderisasi

Mempersiapkan generasi penerus.

F. Lingkungan

Menjaga hutan dan ekosistem.

G. Ekonomi

Mengembangkan ekonomi masyarakat adat.

H. Diplomasi Budaya

Memperkenalkan kebudayaan Nusantara kepada masyarakat nasional dan internasional.

BAB XXIX

MAI DAERAH

MAI Daerah wajib:

1. melakukan identifikasi komunitas adat;
2. memetakan persoalan;
3. mendata budaya;
4. membangun hubungan baik dengan pemerintah;
5. melibatkan masyarakat;
6. menyusun program nyata;
7. menjaga transparansi;
8. menyelesaikan konflik secara damai;
9. menjaga lingkungan;
10. melakukan kaderisasi.

MAI Daerah tidak boleh berjalan hanya berdasarkan seremoni.

BAB XXX

PROTOKOL TURUN KE MASYARAKAT

Setiap pengurus MAI yang turun ke masyarakat menggunakan prinsip:

DATANG, MENDENGAR, MEMAHAMI, MENDATA, BERMUSYAWARAH, MERUMUSKAN SOLUSI, BERKOORDINASI, BERTINDAK, MELAPORKAN, MENGEVALUASI,MENDOAKAN

Prinsip utama:

Jangan datang membawa kesimpulan. Datanglah untuk mendengar.

Jangan datang hanya membawa jabatan. Datanglah membawa pengabdian.

BAB XXXI

PENYELESAIAN KONFLIK ADAT

Penyelesaian konflik mengutamakan:

1. mendengar seluruh pihak;
2. verifikasi fakta;
3. menghormati adat setempat;
4. musyawarah;
5. pencegahan provokasi;
6. keadilan;
7. dokumentasi;
8. penggunaan mekanisme hukum apabila diperlukan.

Tujuan penyelesaian bukan mencari siapa yang paling kuat.

Tujuan utamanya adalah memulihkan harmoni.

BAB XXXII

PENDANAAN DAN AKUNTABILITAS

Sumber pendanaan MAI dapat berasal dari:

1. iuran anggota;
2. hibah yang sah;
3. donasi yang tidak mengikat;
4. kegiatan ekonomi yang sah;
5. sumber lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan.

Setiap dana wajib:

1. dicatat;
2. memiliki peruntukan;
3. digunakan secara bertanggung jawab;
4. dapat diaudit atau diperiksa sesuai mekanisme organisasi;
5. tidak digunakan untuk kepentingan pribadi;
6. dilaporkan sesuai ketentuan.

Pengabdian adat harus bersih dari penyalahgunaan amanah.

BAB XXXIII

ADMINISTRASI ORGANISASI

Setiap unsur MAI wajib menjaga tertib administrasi yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. surat masuk;
2. surat keluar;
3. keputusan organisasi;
4. notulen rapat;
5. daftar anggota;
6. dokumen program;
7. laporan kegiatan;
8. dokumentasi;
9. laporan keuangan;
10. arsip kelembagaan.

Dokumen organisasi harus disimpan secara tertib, aman, dan dapat ditelusuri.

BAB XXXIV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Setiap program MAI harus memiliki:

1. tujuan;
2. sasaran;
3. penanggung jawab;
4. indikator keberhasilan;
5. anggaran;
6. jadwal;
7. dokumentasi;
8. laporan;
9. evaluasi.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa program benar-benar memberikan manfaat.

Bukan banyaknya kegiatan yang menentukan keberhasilan, tetapi dampak dan manfaatnya.

BAB XXXV

SEPULUH PERINTAH PRAKTIS MAI

1. Junjung Tuhan Yang Maha Esa.

2. Hormati adat dan budaya.

3. Jaga persatuan Indonesia.

4. Jangan jual-belikan adat.

5. Jangan gunakan adat untuk politik praktis.

6. Lindungi masyarakat adat.

7. Jaga hutan dan alam.

8. Turun dan dengarkan rakyat.

9. Selesaikan persoalan dengan musyawarah.

10. Jadikan jabatan sebagai pengabdian.

BAB XXXVI

CHECKLIST PEMANGKU AMANAH

Sebelum menjalankan tugas, setiap pemangku amanah MAI hendaknya bertanya:

☐ Apakah tindakan saya sesuai nilai adat?

☐ Apakah saya menjaga nama baik MAI?

☐ Apakah kepentingan masyarakat menjadi prioritas?

☐ Apakah informasi yang saya sampaikan benar?

☐ Apakah saya menghindari konflik kepentingan?

☐ Apakah keputusan sudah melalui mekanisme yang tepat?

☐ Apakah kegiatan ini bermanfaat?

☐ Apakah penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan?

☐ Apakah tindakan saya memperkuat persatuan?

☐ Apakah generasi mendatang akan memperoleh manfaat?

BAB XXXVII

PROTOKOL GELAR DAN SEREMONI

Setiap kegiatan adat MAI wajib:

1. menghormati adat setempat;
2. menjaga kesopanan;
3. menghormati simbol negara;
4. menggunakan gelar secara tepat;
5. menghindari klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
6. menjaga ketertiban;
7. tidak menjadikan seremoni sebagai ajang kepentingan pribadi.

Kemegahan seremoni harus selalu diimbangi dengan kedalaman pengabdian.

BAB XXXVIII

DEKLARASI PENGABDIAN

Kami memahami bahwa adat bukan sekadar peninggalan masa lalu.

Adat adalah nilai yang harus dihidupkan dalam kehidupan nyata.

Kami bertekad:

menjunjung adat, menjaga budaya, melindungi masyarakat, merawat alam, menghormati hukum, memperkuat persatuan, dan mengabdi kepada bangsa.

Kami tidak menjadikan adat sebagai alat kepentingan pribadi.

Kami tidak menjadikan gelar sebagai sumber kesombongan.

Kami tidak menjadikan organisasi sebagai kendaraan kepentingan.

Kami menjadikan adat sebagai amanah.

BAB XXXIX

JANJI KEPADA GENERASI MENDATANG

Kami berjanji tidak akan mewariskan kepada anak cucu hanya nama, gelar, simbol, dan cerita.

Kami akan berusaha mewariskan:

• lingkungan yang lebih baik;
• budaya yang tetap hidup;
• nilai moral;
• pengetahuan;
• persatuan;
• keadilan;
• kemandirian;
• kehormatan sebagai bangsa.

“Leluhur telah memberikan warisan yang besar. Tugas kita bukan hanya menjaganya dalam museum atau seremoni, tetapi menghidupkan nilai-nilai luhur itu dalam kehidupan nyata.”

BAB XL

KETENTUAN PENUTUP

1. Buku Saku Pedoman Umum ini merupakan pedoman umum internal MAI.
2. Pedoman ini menjadi rujukan bagi seluruh unsur organisasi dalam menjalankan amanah.
3. Ketentuan yang lebih teknis dapat diatur melalui AD/ART, peraturan organisasi, keputusan Sidang Agung, keputusan pimpinan, dan ketentuan internal lainnya.
4. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Buku Saku ini yang memerlukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, penyesuaian dilakukan sesuai mekanisme organisasi.
5. Setiap pelaksanaan program MAI wajib memperhatikan hukum nasional yang berlaku.
6. Perubahan terhadap Buku Saku Pedoman Umum dilakukan melalui mekanisme organisasi yang ditetapkan.

LAMPIRAN I

FORMAT RENCANA KERJA

MAJELIS ADAT INDONESIA

RENCANA KERJA

Nama Program: …………………………………………….

Wilayah: …………………………………………….

Permasalahan: …………………………………………….

Tujuan: …………………………………………….

Sasaran: …………………………………………….

Kegiatan: …………………………………………….

Waktu Pelaksanaan: …………………………………………….

Penanggung Jawab: …………………………………………….

Anggaran: …………………………………………….

Indikator Keberhasilan: …………………………………………….

Laporan dan Evaluasi: …………………………………………….

LAMPIRAN II

FORMAT LAPORAN KEGIATAN

I. IDENTITAS KEGIATAN

Nama kegiatan: …………………………………………….

Waktu/tempat: …………………………………………….

Pelaksana: …………………………………………….

II. LATAR BELAKANG

…………………………………………….

III. TUJUAN

…………………………………………….

IV. PELAKSANAAN

…………………………………………….

V. HASIL

…………………………………………….

VI. KENDALA

…………………………………………….

VII. REKOMENDASI

…………………………………………….

VIII. DOKUMENTASI

Foto/dokumen pendukung.

IX. PENUTUP

…………………………………………….

LAMPIRAN III

FORMAT REKOMENDASI ADAT

MAJELIS ADAT INDONESIA

REKOMENDASI ADAT

Nomor: …………………………………………….

Setelah memperhatikan:

1. aspirasi masyarakat;
2. nilai adat setempat;
3. hasil musyawarah;
4. ketentuan organisasi;
5. ketentuan hukum nasional yang berlaku;

MAI memberikan rekomendasi:

…………………………………………….

…………………………………………….

Rekomendasi ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.

LAMPIRAN IV

FORMAT PENGADUAN MASYARAKAT

Identitas Pelapor: …………………………………………….

Kontak: …………………………………………….

Lokasi Persoalan: …………………………………………….

Uraian Masalah: …………………………………………….

Pihak yang Terlibat: …………………………………………….

Kerugian/Dampak: …………………………………………….

Bukti Pendukung: …………………………………………….

Permohonan/Tuntutan: …………………………………………….

Pernyataan Pelapor:

Saya menyatakan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar sesuai pengetahuan saya dan bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN V

RINGKASAN AD/ART MAI

Nama: Majelis Adat Indonesia (MAI)

Sifat: Independen, non-partisan, dan nirlaba.

Asas: Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta nilai-nilai adat Nusantara.

Tujuan: Menjaga marwah adat, memperkuat persatuan, melestarikan budaya, melindungi masyarakat adat, serta menjadi bagian dari penguatan etika kehidupan nasional.

Kekuasaan tertinggi organisasi: Sidang Agung Adat Nusantara sesuai ketentuan organisasi.

Masa jabatan pengurus: 5 tahun dan dapat dipilih kembali sesuai ketentuan organisasi.

Keanggotaan: Pemangku adat, masyarakat adat, tokoh budaya, akademisi, generasi muda, anggota kehormatan, dan anggota pendukung sesuai ketentuan.

Sumber pendanaan: Iuran, hibah yang sah, donasi tidak mengikat, serta kegiatan ekonomi yang sah dan sesuai ketentuan.

PESAN UNTUK SELURUH PEMANGKU ADAT

Jangan hanya menjadi simbol. Jadilah pelindung.

Jangan hanya hadir dalam seremoni. Hadirlah ketika rakyat membutuhkan.

Jangan hanya mewarisi gelar. Warisi keberanian leluhur.

Jangan hanya berbicara tentang adat. Hidupkan adat dalam tindakan.

Turun ke tengah rakyat.

Dengarkan keluhan mereka.

Bela ketika mereka membutuhkan perlindungan.

Bicara ketika ada ketidakadilan.

Berikan solusi ketika ada persoalan.

Karena pada akhirnya:

Adat yang hidup adalah adat yang memberi manfaat.

Budaya yang kuat adalah budaya yang diwariskan.

Pemimpin adat yang sejati adalah pemimpin yang mengabdi.

Masyarakat adat yang kuat adalah masyarakat yang bersatu.

Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang tidak kehilangan jati dirinya.

MAJELIS ADAT INDONESIA

ADAT DIJUNJUNG

BUDAYA DILESTARIKAN

NUSANTARA DIPERSATUKAN

MARWAH ADAT, MARTABAT BANGSA

ADAT BERSATU, INDONESIA KUAT

“Adat bukan peninggalan masa lalu. Adat adalah pengetahuan, nilai, dan kekuatan yang tetap relevan untuk menjawab tantangan masa depan.”

“Jaga hutan, jaga kehidupan. Hormati adat, selamatkan alam.”

Jakarta, 05 September

Terimakasih

SEKETARIS JENDERAL (SEKJEN)

MAJELIS ADAT INDONESIA/MAI

DATO’ M.RAFIK DATUK RAJO KUASO

         SK DIRAJA NUSANTARA.0455.2210.2025

.Media Center Majelis Adat Indonesia

Website Resmi mai : www.maiadat.or.id

Penulis  / .Editor

Barto Silitonga,S.S

Kedatuan Komunikasi

                          Informasi dan Publikasi Adat MAI

 Center MAI